Solsel Tanda Tangani Pakta Ingritas, Pastikan SPMB Obektif, Transparan, dan Akuntabel

 

Untuk memastikan proses penerimaan murid baru ini berjalan sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD, Polres, Kejari, Kodim 03/09 dan elemen terkait lainnya telah menandatangani Pakta Integritas. Bahkan, disebutkan dalam poin terakhir jika SPMB tidak berjalan dengan objektif, transparan, dan akuntabel serta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi.

 

Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya Launching dan Sosialisasi SMPB di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (21/5/2026).

 

Dalam sambutannya, Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengatakan pemerintah kabupaten terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Salah satunya dengan meminimalisir persoalan dalam setiap penerimaan murid baru.

 

"Tahun lalu Solok Selatan udah mulai menerapkan sistem penerimaan berbasis aplikasi. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik, terutama pendidikan," kata Khairunas siang ini.

Dengan penerapan sistem digital ini, penerimaan murid baru diharapkan bisa berjalan lebih cepat dan terbuka serta bisa dipantau besar.

 

Khairunas pun mengajak seluruh Kepala Sekolah, Operator Sekolah, dan pihak yang terlibat lainnya untuk memahami regulasi penerimaan murid baru secara baik.

 

"Utamakan pendidikan anak tertib, kondusif, dan penuh tanggungjawab." tegasnya.

Memastikan jalannya SPMB dengan baik juga menjadi bagian dari program unggulan pemerintah kabupaten. Saat ini sekolah gratis telah dinikmati di Solok Selatan hingga jenjang SMA, bersamaan dengan bantuan seragam gratis yang diberikan setiap tahunnya.

 

Sejalan dengan itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumatera Barat Dr. Khairullah mengatakan pakta integritas yang ditanda tangani ini dilakukan setelah rampungnya petunjuk teknis dalam pelaksanaan SPMB.

 

"Harapan kita SPMB ini diatur menjadi sebuah sistem untuk memastikan bisa berjalan secara berkeadilan, transparan, objektif, dan tanpa diskriminasi.

 

Diirnya mengharapkan petunjuk teknis yang telah disusun bisa disosialisasikan dengan baik ke berbagai elemen masyarakat. (DISKOMINFO)